I.
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pelaksanaan pemerintahan daerah, menurut
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masayrakat. Ini tercermin pada
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih
mengedepankan pelaksanaan azas desentralisasi daripada azas dekonsentrasi dan
azas tugas pembantuan.
Kewenangan
yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi
daerah untuk menjalankan kewenangannnya itu.
Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai
semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000) menyatakan bahwa daerah otonom
harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber
keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup
memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus
seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar,
yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat
mendasar dalam sistem pemerintahan negara.
Isyarat
bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan
otonomi daerah, hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting
bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan
otonomi daerah serta
mencerminkan kemandirian suatu daerah.
Sebagaimana Santoso (1995)
mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang
merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah. Meskipun PAD
tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD
terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian
keuangan suatu pemerintah daerah.
Kegiatan ekonomi suatu daerah secara umum dapat
digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa yang
diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat yang diindikasikan dengan (PDRB).
PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi
suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau
merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit
ekonomi. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai
tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.
Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang
dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah.
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil
ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju
pertumbuhan ekonomi.
Di Kabupaten
Seram Bagian Barat, perbandingan luas wilayah laut cukup besar 79.005 Km2 (93,
85 %) dan wilayah darat 5.176 Km2 (6,15 %), memungkinkan sektor
perikanan akan menjadi andalan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan
berbagai potensi sumberdaya kelautannya.
Disamping itu, peluang pasar yang besar memberikan
kesempatan kepada nelayan dan pengusaha perikanan di Kabupaten Seram Bagian Barat
untuk memperluas usaha dan meningkatkan usaha dan pendapatan mereka. Jika
pemerintah daerah mampu mendorong atau memfasilitasi masuknya investor untuk
mengoptimalkan produksi dan meningkatkan pengolahan hasil, maka nilai tambah
yang akan diperoleh nelayan dan pembudidaya lebih tinggi dan daya saing
komoditas komoditas perikanan daerah ini akan meningkat. Dengan demikian,
meningkatnya pendapatan dan nilai tambah akan meningkatkan kontribusi dan
pertumbuhan sektor perikanan di dalam perekonomian daerah termasuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan
uraian pada latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan penelitian
sebagai berikut :
1)
Bagaimana
kondisi/keadaan ekonomi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat
periode berdasarkan PDRB.
2)
Bagaimana peranan
subsektor Perikanan sebagai basisi ekonomi.
2.
Tujuan
Berdasarkan
rumusan masalah pada latar belakang di
atas, maka tujuan makalah ini adalah
sebagai berikut.
1)
Mengidentifikasi kondisi/keadaan ekonomi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat periode berdasarkan PDRB.
2)
Menganalisis peranan
subsektor Perikanan sebagai basis ekonomi
Kegunaan
Keguanaan
yang diharapkan dari makalah ini adalah sebagai berikut : Hasil
praktikum
ini diharapkan menjadi
masukan bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pengambilan
kebijakan-kebijakan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
METODOLOGI
Metode Pengumpulan data
Data yang dipakai dalam
penelitian ini dikumpulkan melalui pencacatan.
a)
Pencacatan, yaitu pengumpulan data dengan cara
mencatat data yang telah ada pada
instansi terkait.
b)
Peninjauan
Lapangan, dimaksudkan untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan sektor
perikanan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
2.1.1.
Data dan Sumber Data
Data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun....... dalam bentuk runtun waktu (time series).
Sumber data dalam penelitian ini
diperoleh dari beberapa sumber lembaga resmi pemerintah antara lain :
a)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat ;
b)
Badan
Pusat Statistik Provinsi Maluku.
Metode Analisis
Analisis Kontribusi Sektor
Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat
Untuk mengetahui kontribusi Sektor perikanan
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Seram Bagian Barat,
digunakan formulasi (BPS, 2010)
sebagai berikut :
Proporsi PDRB
= 
…………………..…………………..
(1.1)
…………………..…………………..
(1.1)
Keterangan :
|
PDRB =
PDRBt =
PDRBi =
|
|
Produk
Domestik Regional Bruto
Total
PDRB
PDRB
Sektor i
|
Analisis Location Quetient (LQ)
Untuk
menganalisis
apakah sub sektor perikanan di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan
sektor basis digunakan formulasi sebagai berikut :
…………………..………………….............................. (1.2)
Keterangan
:
Xij = PDRB
Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Seram Bagian Barat
Xi. = PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Seram Bagian
Barat
X.j = PDRB Sub Sektor Perikanan di Provinsi Maluku
X.. = PDRB
Sektor Pertanian di Provinsi Maluku
Untuk dapat
menginterpretasikan hasil analisis LQ adalah sebagai berikut:
·
Jika nilai LQij > 1 , maka hal ini menunjukkan
bahwa sub sektor perikanan merupakan sub sektor basis bagi perekonomian di
Kabupaten Seram Bagian Barat..
·
Jika nilai LQij = 1 , maka hal
ini menunjukkan bahwa baik di Kabupaten Seram Bagian Barat maupun di Provinsi
Maluku, sub sektor perikanan bukan merupakan sektor basis perekonomian.
·
Jika LQij < 1, maka hal
ini menunjukkan bahwa sub sektor perikanan bukan merupakan sub sektor basis bagi
perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Barat.
PEMBAHASAN
Struktur Ekonomi
Selama lima tahun terakhir sejak tahun 2006 sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar
PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat (Data Terlampir). Selama lima tahun sektor
pertanian (termasuk didalamnya sub sektor perikanan) selalu menyumbang lebih
dari 36 % dari keseluruhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa selama 5 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki struktur
perekonomian yang paling dominan di sektor pertanian.
Termasuk didalam
sektor pertanian adalah subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan,
subsektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub sektor kehutanan dan subsektor
perikanan. Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 – 2010 tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1. Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2008 (Persen)
|
|
Lapangan
Usaha
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009*)
|
2010**)
|
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
|
I.
|
Pertanian
· Tanaman Bahan Makanan
· Tanaman Perkebunan
· Peternakan dan Hasil-hasilnya
· Kehutanan
·
Perikanan
|
36,16
12,72
12,12
1,75
4,20
5,37
|
36,17
12,25
12,23
1,70
4,55
5,44
|
38,12
12,58
12,85
1,76
5,20
5,72
|
38,78
12,22
13,17
1,76
5,85
5,79
|
39,04
11,89
13,21
1,72
6,08
6,13
|
|
II.
|
Pertambangan dan Penggalian
|
0,80
|
0,79
|
0,81
|
0,79
|
0,81
|
|
III.
|
Industri Pengolahan
|
22,89
|
22,52
|
18,19
|
18,17
|
17,40
|
|
IV.
|
Listrik Gas dan Air Bersih
|
0,43
|
0,44
|
0,46
|
0,45
|
0,44
|
|
V.
|
Bangunan
|
0,73
|
0,74
|
0,79
|
0,81
|
0,84
|
|
VI.
|
Perdagangan Hotel dan Restoran
|
22,81
|
22,27
|
24,02
|
24,06
|
24,68
|
|
VII.
|
Pengangkutan dan Komunikasi
|
5,76
|
5,70
|
5,83
|
5,68
|
5,67
|
|
VIII.
|
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
|
1,80
|
1,78
|
1,77
|
1,74
|
1,76
|
|
IX.
|
Jasa-Jasa
|
9,62
|
9,59
|
10,00
|
9,51
|
9,36
|
|
PDRB
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Sumber : Data BPS Provinsi Maluku (2011) setelah diolah
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara
Berdasarkan Tabel 2
diatas terlihat bahwa Sub Sektor Perikanan sejak tahun 2006 – 2010 berkontribusi terhadap PDRB Kabupatern Seram Bagian Barat
berkontribusi sebesar 5,37 – 6,13 persen. Terlihat pula bahwa sejak tahun 2006 sub sektor perikanan terus meningkat meskipun
dalam kisaran yang sempit.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian
Barat tahun 2008 (Data Terlampir) yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga
konstan sebesar 5,36 persen. Bila dibandingkan tahun 2009 yang pertumbuhannya 4,73 persen, maka pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2010 lebih meningkat. Hal ini menunjukkan terus membaiknya kondisi ekonomi
di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan pertumbuhan yang terjadi tahun 2010 ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.
Jika
dilihat persektor, pada tahun 2010 seluruh sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan yang
paling tinggi secara berurutan adalah pada sektor bangunan yaitu sebesar 9,85
persen. Setelah itu disusul sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 6,51 persen.Urutan ketiga yaitu sektor jasa
yang tumbuh sebesar 6,11 persen. Kenudian urutan selanjutnya adalah sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,99 persen. Untuk sektor pengangkutan
dan komunikasi sebesar 5,90 persen.
Sementara itu sektor pertanian tumbuh sebesar 4,78 persen
serta sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 4,78 persen serta sektor
industri pengolehan tumbuh 4,12 persen.
Posisi Sub Sektor Perikanan dalam Perekonomian Kabupaten SBB
Sub sektor perikanan adalah salah satu sub
sektor yang menyumbang PDRB sektor pertanian di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Untuk melihat apakah sub sektor perikanan tersebut merupakan sub sektor basis
yang diharapkan menjadi prime mover bagi pembangunan Kabupaten Seram
Bagian Barat maka dilakukan Analisis LQ (Location Quotient). Hasil analisis LQ
antara sub sektor perikanan vs pertanian Kabupaten SBB vs sub sektor perikanan
vs pertanian Provinsi Maluku tersaji pada Tabel 3 berikut :
Tabel 2. Nilai LQ Sub Sektor Perikanan vs Pertanian Kabupaten SBB vs Sub
Sektor Perikanan vs Pertanian Provinsi Maluku.
|
Tahun
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
LQ
|
0,27
|
0,14
|
0,32
|
0,33
|
Sumber : Data BPS Provinsi Maluku (2010) setelah
diolah
Pada Tabel 3 diatas
terlihat bahwa sejak tahun 2007 – 2010 nilai LQ sub sektor perikanan < 1 dengan nilai terendah pada tahun
2006 sebesar 0,14 dan tertinggi tahun 2008 sebesar 0,33. Hal ini menunjukkan
bahwa dengan potensi luas wilayah laut dan sumberdaya kelautan yang ada
Kabupaten SBB belum bisa menjadikan sektor perikanan sebagai sektor basis yang
menjadi prime mover bagi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis daTa-data sekunder disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.
Sejak tahun 2006 – 2010 sektor pertanian (termasuk didalamnya sub sektor perikanan) memberikan
kontribusi terbesar (< 36 %) bagi PDRB Kabupaten SBB. Dimana k ontribusi sub
sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten SBB sejak tahun 2006 – 2010 berkisar antara 5,37 – 6,13 persen. Dengan demikian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten SBB sejak tahun 2006 – 2010 menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun.
2.
Sub sektor perikanan belum mampu menjadi sektor
basis ekonomi pada sektor Pertanian di Kabupaten SBB.
Saran
Dengan potensi sumberdaya laut yang begitu besar maka seharusnya sub
sektor perikanan menjadi sektor basis di Kabupaten SBB. Oleh karena itu
orientasi pembangunan Kabupaten SBB
dimasa yang akan datang sebaiknya lebih diarahkan ke sub sektor kelautan dan
perikanan.
DAFTAR PUSTAKA
Bappeda Kab. SBB. 2010.
Selayang Pandang Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010. Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat, Piru.
BPS Provinsi Maluku. 2010.
PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009. Badan Pusat Statistik Provinsi
Maluku, Ambon.
Koswara. 2000. Otonami dan Pajak Daerah. Jogjakarta. PT Gramedia
Widyasarana. Indonesia.
Santoso . 1995. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.
Jogjakarta. YPAPI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar